Focus Discussion Group Criminal Justice System

Salah satu syarat untuk dapat dikatakan sebagai suatu Negara Hukum, ialah bahwa di negara itu hanya memiliki satu criminal justice system yang kesemuanya berada dalam tatanan pro-yustisia, dan secara universal berlaku di Negara manapun. Tidak ada satu Negara yang benar-benar sebagai Negara Hukum membuka kemungkinan keberadaan berbagai jenis institusi ekstra yudisial yang bersifat ad hoc, dan seluruh institusi yang termasuk bagian resmi dari criminal justice system telah memiliki aparat profesional yang telah memperoleh pendidikan khusus, mereka semua adalah sarjana hukum yang bukan sekedar menguasai hukum positif dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana, melainkan juga memahami dan mendalami asas-asas yang berlaku dalam proses pidana, dari awal sampai akhi

Kepolisian Resor Sanggau mengadakan acara Focus Discussion GroupCriminal Justice System”, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 jam 20.00 WIB s.d selesai di Aula Polres Sanggau dengan menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau Bpk. Dr. M. Idris F. Sihite, S.H., M.H. sebagai Nara Sumber. Acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh jaksa pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan para pejabat utama Polres Sanggau beserta para Kapolsek se-Polres Sanggau.

Menurut Kajari Sanggau, acuan utama operasional Sistem Peradilan Pidana di negara hukum Indonesia, bermuara pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menganut konsep diferensiasi fungsional (fungsi yang berbeda-beda) diantara komponen penegak hukum yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu:

  1. Penyelidikan dan penyidikan,
  2. Penuntutan,
  3. Pelaksanaan putusan pengadilan, dan
  4. Pemberian jasa hukum;